Syarat Perizinan

Syarat Perizinan

Jenis Izin Waktu Maksimal Biaya

Izin Lingkungan Hidup

  • Formulir Permohonan
  • Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha berbadan hukum
  • Fotocopy KTP/ Passport Penanggung jawab/Pemilik
  • Dokumen AMDAL atau Formulir UKL-UPL
  • Surat Keputusan Kelayakan LH untuk AMDAL atau Rekomendasi untuk UKL-UPL

Pembuangan air limbah ke air atau sumber air

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke penyimpanan sementara limbah b3

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pengumpulan limbah b3

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pemanfaatan limbah b3

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pengolahan limbah b3

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Penimbunan limbah b3

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pembuangan air limbah ke laut

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Dumping ke media lingkungan

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan emisi

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

  • Formulir Permohonan;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
  • Rekomendasi UKL-UPL;
  • Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;
  • Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;
  • Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
  • Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
  • Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  • Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
  • Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  • Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
  • Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
  • Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
  • Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  • Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
  • Perlengkapan sistem tanggap darurat;
  • Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

IMB Rumah Tinggal/Perumahan/Ruko/Rumah Walet

  • Surat Permohonan bermaterai 6000
  • Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan bagi yang berbadan hukum.
  • Pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm
  • Bukti Kepemilikan tanah/lahan
  • Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan untuk yang berbadan usaha
  • Fotocopy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
  • Surat Keterangan / Persetujuan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat
  • Gambar / Denah Lokasi
  • Gambar bangunan baru atau gambar bangunan lama bagi pemohon IMB lanjutan
  • Surat Pernyataan tidak akan merubah bangunan
  • Dokumen ANDALALIN untuk bangunan tertentu
  • Fotocopy NPWP

IMB Tower/Menara

  • Mengisi Formulir Permohonan
  • Foto copy IMB Menara
  • Foto copy persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara (apabila berada di pemukiman warga diketahui oleh Kades/Lurah) atau surat persetujuan Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat apabila berada di kawasan yang tidak terdapat rumah warga
  • Rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu antara lain : kawasan bandar udara, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan kawasan tertentu
  • Dokumen lingkungan dari dinas yang membidangi lingkungan hidup
  • Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara (bermeterai Rp. 6000,-)
  • Surat Pernyataan Kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali (bermeterai Rp. 6000,-)
  • Surat pernyataan sanggup untuk digunakan secara bersama
  • Surat Kuasa Sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain (bermeterai Rp. 6000,-)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

  • Surat Permohonan
  • Fotocopy akta pendirian perseroan
  • Fotocopy akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada perubahan)
  • Asli dan Fotocopy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang – undang Perseroan Terbatas.
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
  • Fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
  • Pas foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 cm
  • Fotocopy Nomor Wajib Pajak (NPWP)
  • Neraca Awal Perusahaan

Pendaftaran Baru Perusahaan berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT)

  • Surat Permohonan
  • Fotocopy akta notaris pendirian perseroan
  • Fotocopy akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
  • Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum Perseorangan Terbatas dari Kementerian Hukum & HAM.
  • Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha Perusahaan
  • Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan
  • Pasfoto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan 3 x 4 cm
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Neraca Awal Perusahaan

Pendaftaran Baru Perusahaan Berbentuk Koperasi

  • Surat Permohonan
  • Fotocopy Akta Notaris pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang
  • Fotocopy Badan Hukum Koperasi dari OPD terkait
  • Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung Jawab atau Pengurus Koperasi
  • Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha Koperasi
  • Pasfoto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi 3 x 4 cm
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Neraca Awal Perusahaan

Pendaftaran Baru Perusahaan yang berbentuk CV atau Firma

  • Surat Permohonan
  • Fotocopy Akta Notaris pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.
  • Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung Jawab atau Pengurus Perusahaan
  • Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha Perusahaan
  • Pasfoto Penanggungjawab atau Pengurus Perusahaan 3 x 4 cm
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Neraca Awal Perusahaan

Pendaftaran Baru Perusahaan yang berbentuk Perorangan dan/atau perusahaan yang berbasis Internet (Electronic Commerce)

  • Surat Permohonan
  • Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung Jawab atau Pengurus Perusahaan
  • Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha Perusahaan
  • Pasfoto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 cm
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Neraca Awal Perusahaan

Permohonan Perubahan

  • Surat Permohonan SIUP
  • SIUP Asli
  • Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas)
  • Data Pendukung Perubahan
  • Pasfoto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm
  • Fotocopy NPWP

SIUP yang hilang

  • Surat Permohonan
  • Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
  • Fotocopy SIUP yang lama (apabila ada)
  • Pasfoto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm

SIUP yang rusak

  • Surat Permohonan
  • SIUP Asli
  • Pasfoto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm

Tanda Daftar Gudang (TDG)

  • Mengisi Formulir Permohonan
  • Fotocopy KTP Perorangan/ Pimpinan Perusahaan;
  • FotocopyAkte Pendirian/ Perubahan Perusahaan yang telah disahkan;
  • Fotocopy SIUP;
  • Fotocopy TDP;
  • Fotocopy IMB atau rekomendasi kesesuaian tataruang untuk bangunan lama
  • Denah lokasi dan denah bangunan yang diusulkan;
  • Pas Photo warna 3 x 4 = 2 lembar.
  • Pernyataan Kesediaan Menyampaikan Laporan Penyimpanan Barang kepada Dinas yang membidangi perdagangan
  • Pernyataan Mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan;
  • Fotocopy STTS PBB.

Izin Reklame (Baru)

  • Foto copy KTP pemohon rangkap 2
  • Foto copy HO tempat diselenggarakannya reklame nama usaha rangkap 2
  • Foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang masing2 asli 2 (dua) lembar foto copy 2 rangkap, dengan syarat:
  • 1) Sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame)
  • 2) Sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat untuk beserta bangunan persil di kanan kirinya
  • 3) Foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame
  • Gambar situasi atau denah lokasi yang jelas posisi titiknya berjumlah rangkap 2 dilengkapi keterangan :
  • 1) Nama toko/kantor/ tanah kosong/lain-lain dibelakangnya
  • 2) Jarak terhadap jembatan/simpang jalan.
  • Gambar teknis konstruksi asli sejumlah rangkap 2 dan fotocopy sejumlah rangkap 2 dilengkapi keterangan :
  • 1) Dimensi rangka konstruksi
  • 2) Dimensi diameter tiang penyangga
  • 3) Dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi
  • 4) Jenis bahan konstruksi
  • 5) Ukuran panjang lebar konstruksi
  • 6) Ketinggian reklame
  • 7) Gambar detail hubungan konstruksi dengan atap bangunan/façade(bila reklame menempel di façade atau diatas gedung
  • Gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan.
  • Gambar desain reklame yang akan dipasang (obyek reklame) asli rangkap 2 (fotocopy rangkap 2)
  • Surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggara reklame (rangkap 2)
  • Foto copy surat perjanjian kerjasama (rangkap 2), khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan pemerintah daerah.
  • Surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa ijin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah (rangkap 2)
  • Surat-surat lain yang dianggap perlu.

Izin Reklame (Perpanjangan)

  • FotoCopy naskah izin dan surat setoran pajak daerah beserta lampiran rekomendasi tahun sebelumnya (Rangkap 2)
  • Foto lokasi pemasangan reklame terakhir asli rangkap 2 (Foto Copy Rangkap 2)
  • Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame asli (rangkap 3)
  • Surat-surat lain yang dianggap perlu

Izin Trayek

  • Surat Permohonan bermaterai 6000
  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy NPWP
  • Fotocopy STNK
  • Fotocopy buku uji yang masih berlaku
  • Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum (BUMN, BUMD, PT atau Koperasi) yang bidang usahanya Transportasi Darat;
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  • Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpan kendaraan bermotor (Pool/Garasi Kendaraan);
  • Pool Kendaraan minimal untuk 5 kendaraan
  • Surat Perjanjian kerjasama dengan Bengkel yang bersertifikat dari Dirjen Perhubungan Darat;
  • Akte Pendirian untuk yang berbadan hukum yang relevan (BUMN, BUMD, PT, atau Koperasi)

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Permohonan Baru

  • Mengisi Formulir Permohonan;
  • Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
  • Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  • Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  • Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Perpanjangan Izin

  • Mengisi Formulir Permohonan;
  • Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  • Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  • Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
  • Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Perubahan Data

  • Mengisi Formulir Permohonan;
  • Menyerahkan rekaman:
  • 1) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
  • 2) Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
  • 3) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  • 4) Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Penutupan

  • Mengisi Formulir Permohonan;
  • Menyerahkan IUJK yang asli; dan
  • Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Izin Usaha Industri (IUI)

  • Fotocopy KTP atau Penanggungjawab / Pemilik
  • Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahamn
  • Foto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan
  • Pernyaaan sanggup menjaga kelestarian lingkungan (SPPL)
  • Pernyataan sanggup memberikan informasi Industri setiap 6 (enam) Bulan
  • Fotocopy akte pendirian bagi CV, PO dan PT

Surat Izin Kerja Bidan/Perawat/Tenaga Gizi

  • Formulir Permohonan
  • Foto Copy KTP Penanggung jawab / pemilik
  • Foto Copy STR yang masih berlaku dan telah dilegalisir
  • Surat Keterangan Sehat fisik dari dokter yang memiliki tempat praktik yang legal
  • Surat Pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri
  • Pas Foto warna 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  • Rekomendasi dari organisasi profesi
  • Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau lainnya secara purna waktu

Surat Izin Apotik/Toko Obat/Praktik Dokter/Bidan/Perawat/Tenaga Gizi/Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian

  • Formulir Permohonan
  • Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha berbadan hukum
  • Foto Copy KTP Penanggung jawab / pemilik
  • Daftar perbekalan kesehatan, sarana dan prasarana yang digunakan
  • Pas Foto 3x4 2 lembar
  • Gambar denah ruangan/sarana, daftar tenaga medis dan uraian tugasnya
  • Foto Copy Izin Tenaga Kesehatan
  • Rekomendasi Asosiasi dan surat pengantar puskesmas setempat (Pengobatan Tradisional)
  • Foto Copy sertifikat / ijazah tenaga kesehatan
  • Pendirian Rumah Sakit dan Klinik ditambahkan :
  • 1. Daftar Jenis Layanan dan Tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 2. Daftar tenaga medis dan paramedic.
  • 3. Studi kelayakan, master plan, dan penamaan.
  • 4. Persyaratan pengolahan limbah.
  • 5. Izin Lingkungan bagi yang memerlukan
  • 6. Surat Pernyataan sanggup bekerjasama dengan Rumah Sakit rujukan.
  • 7. Dan persyaratan administrasi & Teknis lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undanga yang berlaku

Izin Penelitian

  • Proposal penelitian yang berisi:
  • 1. latar belakang,
  • 2. maksud dan tujuan,
  • 3. ruang lingkup,
  • 4. jangka waktu penelitian,
  • 5. nama peneliti,
  • 6. sasaran/target penelitian,
  • 7. metode penelitian,
  • 8. lokasi penelitian, dan
  • 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
  • Salinan/foto copy kartu tanda penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti;
  • Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud disertai berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya

Izin Pendidikan Swasta

  • Fotocopy dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang dugunakan dalam penyelenggaraan PAUD
  • Fotocopy KTP pemilik/penanggungjawab
  • Daftar Inventaris sarana dan prasarana yang digunakan
  • Daftar Nama Pengelola Lembaga dan Struktur Organisasi Lembaga
  • Daftar Instruktur/ Tutor/Pamong dan Tenaga Kepelatihan
  • Fotocopy ijazah pengajar
  • Contoh Serifikat kelulusan yang dikeluarkan lembaga
  • Foto berwarna 4×6 sebanyak 5 lembar
  • Fotocopy surat pengesahan sebagai Badan hukum
  • Bagi LPK yang merupakan cabang dari lembaga pelatihan kerja induk, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang.
  • Hasil penilaian kelayakan bagi penyelenggaran PAUD
  • Rencana Induk Pengembangan (RIP) bagi penyelenggara PAUD
  • Rencana pencapaian standar penyelenggara PAUD

Pendaftaran Penanaman Modal

  • Keterangan Pemohon
  • 1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
  • 2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
  • 3. rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • 4. bukti diri pemegang saham, berupa:
  • a. dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
  • b. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor;
  • c. dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia;
  • d. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan
  • e. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • f. dalam hal pemohon merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN dan tidak disyaratkan NPWP;
  • g. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/
  • h. pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
  • i. berlaku, serta perizinan yang dimiliki perusahaan.
  • 5. Dalam Hal terjadi Perubahan :
  • Perizinan yang dimiliki (Rekaman PendaftaranPenanaman Modal/ Izin Prinsip/Izin Investasi/ IzinPrinsip Perluasan/ Izin Usaha dan perubahannya bilaada.
  • Keterangan Rencana Penanaman Modal :
  • 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flowchart of production) dilengkapi dengan penjelasandetailuraian proses produksi dengan mencantumkanjenis bahan baku;
  • 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
  • 3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkaitapabiladipersyaratkan;
  • 4. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi.
  • Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki izin);
  • Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
  • Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan
  • Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, ditambah dengan:
  • 1. Kesepakatan para pemegang saham dalamperseroan yang dituangkan dalam bentuk :
  • a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang sah sesuai Anggaran DasarPerusahaan atau Keputusan Sirkularyangditandatangani oleh seluruh pemegang sahamdan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau
  • b. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham.
  • 2. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada;
  • 3. Apabila ada perubahan nama pemegang saham, melampirkan certificate change of name atau sejenisnya;
  • Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah dengan:
  • 1. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang sah sesuai Anggaran DasarPerusahaan atau Keputusan Sirkularyangditandatangani oleh seluruh pemegang saham dantelah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atauRekaman Pernyataan Keputusan Rapat/BeritaAcara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yangmemenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • 2. Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris(perubahan) dengan status diterima olehKementerian Hukum dan HAM;
  • Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan NPWP terbaru.
  • Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan dan/atau lokasi proyek, ditambah dengan:
  • 1. Surat keterangan domisili;
  • 2. Perjanjian sewa menyewa;
  • 3. Dokumen pendukung lainnya;
  • Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenisproduksi, ditambah dengan:
  • 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flowchart of production) dilengkapi dengan penjelasandetailuraian proses produksi denganmencantumkan jenis bahan baku;
  • 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yangakan dilakukan dan penjelasan produk jasa yangdihasilkan;
  • 3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkaitapabiladipersyaratkan;
  • 4. Dokumen pendukung lainnya;
  • Apabila terjadi perubahan nilai investasi, luas tanah atau tenaga kerja, ditambah dengan:
  • 1. Alasan detil dan jelas mengenai perubahan daripimpinan perusahaan;
  • 2. Dokumen pendukung lainnya.
  • Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku, ditambah dengan:
  • 1. Bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaanselama ini
  • 2. Alasan detil dan jelas mengenai permohonanperpanjangan jangka waktu penyelesaian proyekdari pimpinan perusahaan
  • 3. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan
  • 4. Dokumen pendukung lainnya.

Izin Usaha Penanaman Modal

  • Persyaratan Umum :
  • 1. Aspek legalitas badan usaha :
  • a) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha bila ada;
  • b) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • c) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 2. Aspek legalitas tempat kedudukan.
  • a) Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau
  • b) Legalitas lokasi proyek perusahaan,berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi.
  • 3. Aspek legalitas lingkungan berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • 4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; dan
  • 5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan;
  • Persyaratan Khusus :
  • 1. Rekomendasi dari kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha; dan
  • 2. Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
  • Jika dilakukan secara daring melalui SPIPISE maka dilengkapi dengan persyaratan sbb :
  • 1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  • 2. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • 3. Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi; dan
  • 4. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan.

Izin Kantor Perwakilan

  • Akta dan SK Perusahaan Induk
  • NPWP Perusahaan Induk
  • Izin Usaha Perusahaan Induk
  • Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang
  • KTP dan NPWP Kepala Kantor Cabang
  • Surat Pernyataan tentang lokasi usaha Kantor Cabang
  • Dalam hal Perubahan kantor cabang, lampirkan:
  • a. Izin Kantor cabang yang dimiliki
  • b. Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang
  • c. Dokumen pendukung perubahan
  • Persyaratan untuk Izin pembukaan Kantor perwakilan untuk masing-masing jenis usaha mengacu kepada PerkaBKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Perpanjangan IMTA

  • Alasan perpanjangan IMTA
  • Fotocopy IMTA yang masih berlaku
  • Fotocopy keputusan Rencana Penggunaan TKA yang masih berlaku
  • Paspor TKA yang masih berlaku
  • Pas photo berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
  • Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
  • Fotocopy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
  • Fotocopy bukti gaji/upah TKA
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Wajak bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja TKA
  • Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum indonesia
  • Fotocopy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
  • Fotocopy surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia pendamping
  • Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping dalam rangka alih teknologi disertai dengan copy bukti sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan
  • Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait
  • Laporan keberadaan TKA / Surat Keterangan Keberadaan TKA dari instansi teknis terkait