Izin Lingkungan Hidup

• Formulir Permohonan

• Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha berbadan hukum

• Fotocopy KTP/ Passport Penanggung jawab/Pemilik

• Dokumen AMDAL atau Formulir UKL-UPL

• Surat Keputusan Kelayakan LH untuk AMDAL atau Rekomendasi untuk UKL-UPL

Pembuangan air limbah ke air atau sumber air

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke penyimpanan sementara limbah b3

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pengumpulan limbah b3

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pemanfaatan limbah b3

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pengolahan limbah b3

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Penimbunan limbah b3

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pembuangan air limbah ke laut

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Dumping ke media lingkungan

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan emisi

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

• Formulir Permohonan;

• Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;

• Rekomendasi UKL-UPL;

• Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan;

• Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi;

• Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

• Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

• Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;

• Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

• Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;

• Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

• Daftar Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;

• Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;

• Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

• Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;

• Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;

• Perlengkapan sistem tanggap darurat;

• Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

IMB Rumah Tinggal/Perumahan/Ruko/Rumah Walet

• Surat Permohonan bermaterai 6000

• Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan bagi yang berbadan hukum.

• Pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm

• Bukti Kepemilikan tanah/lahan

• Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan untuk yang berbadan usaha

• Fotocopy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir

• Surat Keterangan / Persetujuan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat

• Gambar / Denah Lokasi

• Gambar bangunan baru atau gambar bangunan lama bagi pemohon IMB lanjutan

• Surat Pernyataan tidak akan merubah bangunan

• Dokumen ANDALALIN untuk bangunan tertentu

• Fotocopy NPWP

IMB Tower/Menara

• Mengisi Formulir Permohonan

• Foto copy IMB Menara

• Foto copy persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara (apabila berada di pemukiman warga diketahui oleh Kades/Lurah) atau surat persetujuan Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat apabila berada di kawasan yang tidak terdapat rumah warga

• Rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika

• Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu antara lain : kawasan bandar udara, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan kawasan tertentu

• Dokumen lingkungan dari dinas yang membidangi lingkungan hidup

• Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara (bermeterai Rp. 6000,-)

• Surat Pernyataan Kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali (bermeterai Rp. 6000,-)

• Surat pernyataan sanggup untuk digunakan secara bersama

• Surat Kuasa Sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain (bermeterai Rp. 6000,-)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

• Surat Permohonan

• Fotocopy akta pendirian perseroan

• Fotocopy akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada perubahan)

• Asli dan Fotocopy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang – undang Perseroan Terbatas.

• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

• Fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

• Pas foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 cm

• Fotocopy Nomor Wajib Pajak (NPWP)

• Neraca Awal Perusahaan

Pendaftaran Baru Perusahaan berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT)

• Surat Permohonan

• Fotocopy akta notaris pendirian perseroan

• Fotocopy akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

• Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum Perseorangan Terbatas dari Kementerian Hukum & HAM.

• Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha Perusahaan

• Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan

• Pasfoto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan 3 x 4 cm

• Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Neraca Awal Perusahaan

Pendaftaran Baru Perusahaan Berbentuk Koperasi

• Surat Permohonan

• Fotocopy Akta Notaris pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang

• Fotocopy Badan Hukum Koperasi dari OPD terkait

• Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung Jawab atau Pengurus Koperasi

• Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha Koperasi

• Pasfoto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi 3 x 4 cm

• Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Neraca Awal Perusahaan

Pendaftaran Baru Perusahaan yang berbentuk CV atau Firma

• Surat Permohonan

• Fotocopy Akta Notaris pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.

• Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung Jawab atau Pengurus Perusahaan

• Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha Perusahaan

• Pasfoto Penanggungjawab atau Pengurus Perusahaan 3 x 4 cm

• Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Neraca Awal Perusahaan

Pendaftaran Baru Perusahaan yang berbentuk Perorangan dan/atau perusahaan yang berbasis Internet (Electronic Commerce)

• Surat Permohonan

• Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung Jawab atau Pengurus Perusahaan

• Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha Perusahaan

• Pasfoto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 cm

• Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Neraca Awal Perusahaan

Permohonan Perubahan

• Surat Permohonan SIUP

• SIUP Asli

• Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas)

• Data Pendukung Perubahan

• Pasfoto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm

• Fotocopy NPWP

SIUP yang hilang

• Surat Permohonan

• Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

• Fotocopy SIUP yang lama (apabila ada)

• Pasfoto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm

SIUP yang rusak

• Surat Permohonan

• SIUP Asli

• Pasfoto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm

Tanda Daftar Gudang (TDG)

• Mengisi Formulir Permohonan

• Fotocopy KTP Perorangan/ Pimpinan Perusahaan;

• FotocopyAkte Pendirian/ Perubahan Perusahaan yang telah disahkan;

• Fotocopy SIUP;

• Fotocopy TDP;

• Fotocopy IMB atau rekomendasi kesesuaian tataruang untuk bangunan lama

• Denah lokasi dan denah bangunan yang diusulkan;

• Pas Photo warna 3 x 4 = 2 lembar.

• Pernyataan Kesediaan Menyampaikan Laporan Penyimpanan Barang kepada Dinas yang membidangi perdagangan

• Pernyataan Mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan;

• Fotocopy STTS PBB.

Izin Reklame (Baru)

• Foto copy KTP pemohon rangkap 2

• Foto copy HO tempat diselenggarakannya reklame nama usaha rangkap 2

• Foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang masing2 asli 2 (dua) lembar foto copy 2 rangkap, dengan syarat:

• 1) Sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame)

• 2) Sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat untuk beserta bangunan persil di kanan kirinya

• 3) Foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame

• Gambar situasi atau denah lokasi yang jelas posisi titiknya berjumlah rangkap 2 dilengkapi keterangan :

• 1) Nama toko/kantor/ tanah kosong/lain-lain dibelakangnya

• 2) Jarak terhadap jembatan/simpang jalan.

• Gambar teknis konstruksi asli sejumlah rangkap 2 dan fotocopy sejumlah rangkap 2 dilengkapi keterangan :

• 1) Dimensi rangka konstruksi

• 2) Dimensi diameter tiang penyangga

• 3) Dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi

• 4) Jenis bahan konstruksi

• 5) Ukuran panjang lebar konstruksi

• 6) Ketinggian reklame

• 7) Gambar detail hubungan konstruksi dengan atap bangunan/façade(bila reklame menempel di façade atau diatas gedung

• Gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan.

• Gambar desain reklame yang akan dipasang (obyek reklame) asli rangkap 2 (fotocopy rangkap 2)

• Surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggara reklame (rangkap 2)

• Foto copy surat perjanjian kerjasama (rangkap 2), khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan pemerintah daerah.

• Surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa ijin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah (rangkap 2)

• Surat-surat lain yang dianggap perlu.

Izin Reklame (Perpanjangan)

• FotoCopy naskah izin dan surat setoran pajak daerah beserta lampiran rekomendasi tahun sebelumnya (Rangkap 2)

• Foto lokasi pemasangan reklame terakhir asli rangkap 2 (Foto Copy Rangkap 2)

• Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame asli (rangkap 3)

• Surat-surat lain yang dianggap perlu

Izin Trayek

• Surat Permohonan bermaterai 6000

• Fotocopy KTP

• Fotocopy NPWP

• Fotocopy STNK

• Fotocopy buku uji yang masih berlaku

• Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum (BUMN, BUMD, PT atau Koperasi) yang bidang usahanya Transportasi Darat;

• Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

• Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpan kendaraan bermotor (Pool/Garasi Kendaraan);

• Pool Kendaraan minimal untuk 5 kendaraan

• Surat Perjanjian kerjasama dengan Bengkel yang bersertifikat dari Dirjen Perhubungan Darat;

• Akte Pendirian untuk yang berbadan hukum yang relevan (BUMN, BUMD, PT, atau Koperasi)

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Permohonan Baru

• Mengisi Formulir Permohonan;

• Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;

• Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

• Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

• Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Perpanjangan Izin

• Mengisi Formulir Permohonan;

• Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

• Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

• Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan

• Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Perubahan Data

• Mengisi Formulir Permohonan;

• Menyerahkan rekaman:

• 1) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;

• 2) Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;

• 3) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau

• 4) Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Penutupan

• Mengisi Formulir Permohonan;

• Menyerahkan IUJK yang asli; dan

• Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Izin Usaha Industri (IUI)

• Fotocopy KTP atau Penanggungjawab / Pemilik

• Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahamn

• Foto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan

• Pernyaaan sanggup menjaga kelestarian lingkungan (SPPL)

• Pernyataan sanggup memberikan informasi Industri setiap 6 (enam) Bulan

• Fotocopy akte pendirian bagi CV, PO dan PT

Surat Izin Kerja Bidan/Perawat/Tenaga Gizi

• Formulir Permohonan

• Foto Copy KTP Penanggung jawab / pemilik

• Foto Copy STR yang masih berlaku dan telah dilegalisir

• Surat Keterangan Sehat fisik dari dokter yang memiliki tempat praktik yang legal

• Surat Pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri

• Pas Foto warna 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar

• Rekomendasi dari organisasi profesi

• Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau lainnya secara purna waktu

Surat Izin Apotik/Toko Obat/Praktik Dokter/Bidan/Perawat/Tenaga Gizi/Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian

• Formulir Permohonan

• Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha berbadan hukum

• Foto Copy KTP Penanggung jawab / pemilik

• Daftar perbekalan kesehatan, sarana dan prasarana yang digunakan

• Pas Foto 3x4 2 lembar

• Gambar denah ruangan/sarana, daftar tenaga medis dan uraian tugasnya

• Foto Copy Izin Tenaga Kesehatan

• Rekomendasi Asosiasi dan surat pengantar puskesmas setempat (Pengobatan Tradisional)

• Foto Copy sertifikat / ijazah tenaga kesehatan

• Pendirian Rumah Sakit dan Klinik ditambahkan :

• 1. Daftar Jenis Layanan dan Tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• 2. Daftar tenaga medis dan paramedic.

• 3. Studi kelayakan, master plan, dan penamaan.

• 4. Persyaratan pengolahan limbah.

• 5. Izin Lingkungan bagi yang memerlukan

• 6. Surat Pernyataan sanggup bekerjasama dengan Rumah Sakit rujukan.

• 7. Dan persyaratan administrasi & Teknis lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undanga yang berlaku

Izin Penelitian

• Proposal penelitian yang berisi:

• 1. latar belakang,

• 2. maksud dan tujuan,

• 3. ruang lingkup,

• 4. jangka waktu penelitian,

• 5. nama peneliti,

• 6. sasaran/target penelitian,

• 7. metode penelitian,

• 8. lokasi penelitian, dan

• 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;

• Salinan/foto copy kartu tanda penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti;

• Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud disertai berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya

Izin Pendidikan Swasta

• Fotocopy dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang dugunakan dalam penyelenggaraan PAUD

• Fotocopy KTP pemilik/penanggungjawab

• Daftar Inventaris sarana dan prasarana yang digunakan

• Daftar Nama Pengelola Lembaga dan Struktur Organisasi Lembaga

• Daftar Instruktur/ Tutor/Pamong dan Tenaga Kepelatihan

• Fotocopy ijazah pengajar

• Contoh Serifikat kelulusan yang dikeluarkan lembaga

• Foto berwarna 4×6 sebanyak 5 lembar

• Fotocopy surat pengesahan sebagai Badan hukum

• Bagi LPK yang merupakan cabang dari lembaga pelatihan kerja induk, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang.

• Hasil penilaian kelayakan bagi penyelenggaran PAUD

• Rencana Induk Pengembangan (RIP) bagi penyelenggara PAUD

• Rencana pencapaian standar penyelenggara PAUD

Pendaftaran Penanaman Modal

• Keterangan Pemohon

• 1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;

• 2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;

• 3. rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• 4. bukti diri pemegang saham, berupa:

• a. dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;

• b. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor;

• c. dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia;

• d. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan

• e. peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• f. dalam hal pemohon merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN dan tidak disyaratkan NPWP;

• g. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/

• h. pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

• i. berlaku, serta perizinan yang dimiliki perusahaan.

• 5. Dalam Hal terjadi Perubahan :

• Perizinan yang dimiliki (Rekaman PendaftaranPenanaman Modal/ Izin Prinsip/Izin Investasi/ IzinPrinsip Perluasan/ Izin Usaha dan perubahannya bilaada.

• Keterangan Rencana Penanaman Modal :

• 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flowchart of production) dilengkapi dengan penjelasandetailuraian proses produksi dengan mencantumkanjenis bahan baku;

• 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;

• 3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkaitapabiladipersyaratkan;

• 4. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi.

• Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki izin);

• Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

• Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan

• Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, ditambah dengan:

• 1. Kesepakatan para pemegang saham dalamperseroan yang dituangkan dalam bentuk :

• a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang sah sesuai Anggaran DasarPerusahaan atau Keputusan Sirkularyangditandatangani oleh seluruh pemegang sahamdan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau

• b. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham.

• 2. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada;

• 3. Apabila ada perubahan nama pemegang saham, melampirkan certificate change of name atau sejenisnya;

• Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah dengan:

• 1. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang sah sesuai Anggaran DasarPerusahaan atau Keputusan Sirkularyangditandatangani oleh seluruh pemegang saham dantelah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atauRekaman Pernyataan Keputusan Rapat/BeritaAcara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yangmemenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

• 2. Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris(perubahan) dengan status diterima olehKementerian Hukum dan HAM;

• Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan NPWP terbaru.

• Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan dan/atau lokasi proyek, ditambah dengan:

• 1. Surat keterangan domisili;

• 2. Perjanjian sewa menyewa;

• 3. Dokumen pendukung lainnya;

• Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenisproduksi, ditambah dengan:

• 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flowchart of production) dilengkapi dengan penjelasandetailuraian proses produksi denganmencantumkan jenis bahan baku;

• 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yangakan dilakukan dan penjelasan produk jasa yangdihasilkan;

• 3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkaitapabiladipersyaratkan;

• 4. Dokumen pendukung lainnya;

• Apabila terjadi perubahan nilai investasi, luas tanah atau tenaga kerja, ditambah dengan:

• 1. Alasan detil dan jelas mengenai perubahan daripimpinan perusahaan;

• 2. Dokumen pendukung lainnya.

• Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku, ditambah dengan:

• 1. Bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaanselama ini

• 2. Alasan detil dan jelas mengenai permohonanperpanjangan jangka waktu penyelesaian proyekdari pimpinan perusahaan

• 3. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan

• 4. Dokumen pendukung lainnya.

Izin Usaha Penanaman Modal

• Persyaratan Umum :

• 1. Aspek legalitas badan usaha :

• a) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha bila ada;

• b) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

• c) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• 2. Aspek legalitas tempat kedudukan.

• a) Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau

• b) Legalitas lokasi proyek perusahaan,berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi.

• 3. Aspek legalitas lingkungan berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

• 4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; dan

• 5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan;

• Persyaratan Khusus :

• 1. Rekomendasi dari kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha; dan

• 2. Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

• Jika dilakukan secara daring melalui SPIPISE maka dilengkapi dengan persyaratan sbb :

• 1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

• 2. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• 3. Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi; dan

• 4. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan.

Izin Kantor Perwakilan

• Akta dan SK Perusahaan Induk

• NPWP Perusahaan Induk

• Izin Usaha Perusahaan Induk

• Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang

• KTP dan NPWP Kepala Kantor Cabang

• Surat Pernyataan tentang lokasi usaha Kantor Cabang

• Dalam hal Perubahan kantor cabang, lampirkan:

• a. Izin Kantor cabang yang dimiliki

• b. Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang

• c. Dokumen pendukung perubahan

• Persyaratan untuk Izin pembukaan Kantor perwakilan untuk masing-masing jenis usaha mengacu kepada PerkaBKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Perpanjangan IMTA

• Alasan perpanjangan IMTA

• Fotocopy IMTA yang masih berlaku

• Fotocopy keputusan Rencana Penggunaan TKA yang masih berlaku

• Paspor TKA yang masih berlaku

• Pas photo berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

• Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981

• Fotocopy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan

• Fotocopy bukti gaji/upah TKA

• Fotocopy Nomor Pokok Wajib Wajak bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan

• Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja TKA

• Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum indonesia

• Fotocopy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan

• Fotocopy surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia pendamping

• Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping dalam rangka alih teknologi disertai dengan copy bukti sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan

• Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait

• Laporan keberadaan TKA / Surat Keterangan Keberadaan TKA dari instansi teknis terkait